sinformatics059

Jakarta -  Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai, revisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) masih terbuka untuk dilakukan. Selama ada political will dari semua pihak untuk melakukan revisi. "Selama ada political will semua bisa dilakukan," ujar Mardani kepada wartawan, Rabu (22/12). Politikus PKS ini mendukung DPR mendengar suara publik yang menginginkan adanya revisi UU Pemilu. "Saya mendukung DPR untuk mendengar suara publik. Sementara publik juga monggo menyuarakan sikapnya," ujar Mardani. Kata Mardani, revisi UU Pemilu masih bisa dilakukan. Menurutnya revisi ini masih memiliki waktu sebelum tahun 2022 berakhir. "Masih ada waktu sebelum 2022 berakhir," katanya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, DPR membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 untuk mengubah presidential limit (PT) atau ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya, DPR menampung aspirasi masyarakat terkait PT...

Jakarta -  PDI Perjuangan mendorong kader yang menjadi kepala daerah menguatkan peran koperasi demi kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, kepala daerah dari PDIP harus aktif mencari pendanaan untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui koperasi. Dengan pengembangan koperasi, masyarakat memiliki pilihan untuk tumbuh kesejahteraannya. "Kalau praktik dicari tentang bagaimana pelatihan-pelatihan ekonomi kerakyatan, itu sudah ribuan yang dilatih partai. Sekarang kami lihat spirit berdaulat di bidang pangan itu bergema kuat," kata Hasto dalam webinar digelar DPP PDIP yang turut dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada Senin (13/12). Hasto menuturkan, program Kementerian Koperasi sangat dinanti masyarakat khususnya di tengah pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo juga kerap menitipkan pesan kepada jajaran untuk mendorong ekonomi rakyat. "Karena amanat konstitusi sangat jelas. Bahwa prinsip keadilan sosial dalam sila kelima ...

DIY -  PKS mempertimbangkan duet Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al-Jufri dengan Ridwan Kamil di Pilpres 2024. Salim tengah dipersiapkan PKS menjadi salah satu capres dari PKS. "Jika jalannya terbuka, maka tentu duet Dr Salim dengan Kang Emil menjadi salah satu alternatif yang potensial bagi kepemimpinan nasional di 2024 mendatang," kata Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi, Rabu (8/12). PKS juga menawarkan Ridwan Kamil bergabung. Dia meyakini, Ridwan Kamil dan PKS punya tujuan yang sama, yakni Indonesia yang lebih baik. "Terkait dengan Kang Emil yang sedang ingin bergabung dengan parpol, tentu kami siap menyambut dengan senang hati," ujar dia. PKS saat ini fokus mensosialisasikan Salim sebagai calon utama dalam pentas kepemimpinan politik nasional. Termasuk, menjalin penjajakan koalisi dengan partai lain menuju 2024. Selain itu, pihaknya mendukung bila bursa Capres 2024 diisi banyak tokoh. ...

Jakarta -  Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berencana akan bergabung dengan partai politik di tahun 2022 mendatang. Saat ini Ridwan Kamil sedang menimang-nimang akan bergabung dengan partai mana. "Saya sudah putuskan tahun depan akan masuk parpol. Warna yang mana apakah warna taplak ini (kuning), warna baju satpam (biru) atau hijab merah, saya belum tahu," kata pria akrab disapa Emil di Fisipol UGM , Kamis (2/12). "Yang pasti yang paling Pancasilais, saya akan di situ. Karena menurut saya Pancasila harga mati. Tidak boleh terlalu kiri, tidak boleh terlalu kanan. Politik jalan tengahlah yang saya pilih," imbuh Ridwan. Ridwan mengaku dirinya kerap dibully oleh kelompok kanan. Seringkali pula dirinya dibully oleh kelompok kiri. "Bagi saya yang di tengah. Ini kebutuhan hari ini. Merangkul yang terlalu kanan. Juga merangkul yang terlalu kiri," ungkap Ridwan. Ridwan membeberkan dirinya banyak belajar dari proses Pilkada yang dialaminya. Dari Pilkada ini, kata ...

Jakarta -  Artis Nirina Zubir menjadi korban kasus dugaan penggelapan tanah dan bangunan. Sekitar enam sertifikat tanah dan bangunan atas nama Nirina yang bertugas mengasuh orang tua Nirina Zubir, yaitu Riri Kasmita. Atas kasus tersebut, Nirina mengaku mengalami kerugian atas kasus penggelapan tanah dan bangunan milik orang tuanya itu berkisar Rp17 miliar. Nirina mengungkapkan, total ada 6 aset berupa surat tanah yang telah digelapkan oleh Riri Khasmita. Rinciannya, dua aset berupa tanah kosong yang telah dijual dan empat aset tanah dan bangunan diagunkan ke bank. Masalah yang menimpa Nirina merupakan sebagian kecil kasus mafia tanah yang terjadi di Indonesia. Bahkan sering kali kasus mafia tanah melibatkan pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional). Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut pihaknya akan mengusulkan kepada Pimpinan DPR untuk membentuk Pansus Mafia Tanah. Sebab keberadaan Panja tidaklah mencukupi untuk melakukan penelusuran secara holistik. "Kar...

Jakarta -  Sebanyak 31 ribu aparatur sipil negara (ASN) terindikasi menerima dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Di antaranya ada anggota TNI-Polri yang turut menerima bantuan sosial tersebut. Aparatur sipil negara seharusnya tidak boleh menerima bantuan sosial. Banyak masyarakat miskin yang belum menerima bantuan. "Semestinya PNS tidak boleh menerima bansos. Masih banyak masyarakat miskin yang belum kebagian," ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Demokrat, Nanang Samodra, kepada wartawan, Jumat (19/11). Information Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) terus diperbaiki. Tetapi Nanang melihat proses pembenahan information bansos masih panjang. "Hal ini menunjukkan information DTKS yang secara terus menerus kita perbaiki itu masih belum valid. Masih panjang langkah yang diperlukan untuk membenahi data bansos," ujarnya. Nanang juga mendorong bantuan sosial kepada ASN dihentikan karena bukan penerima. Kemensos perlu mencabut information ASN yang menerima ban...

Jakarta -  Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno menilai Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto cocok berkantor di Balai Kota DKI Jakarta. Tidak cuma itu, Eddy menilai, Bima juga cocok berkantor di Gedung Sate Bandung periode 2024-2029. Balaikota DKI merupakan kantor Gubernur Jakarta . Sementara Gedung Sate tempat berkantor Gubernur Jawa Barat. Eddy menyinggung, untuk kantor Bima Arya di Balai Kota Bogor sudah perlu berpindah ke posisi pemerintahan yang lebih. Hal itu diungkapkan Swirl saat Temu Kader PAN Kota dan Kabupaten Bogor di 1O1 Resort Suryakencana Bogor, Sabtu (13/11), dikutip dari Antara. "Saya tadi pagi berfoto bersama istri saya di Balaikota Bogor sebelum olahraga ke Kebun Raya. Rasanya Balaikota Bogor sudah terlalu kecil untuk Kang Bima," kata Swirl. Eddy pun menyebut Bima Arya cocok untuk mengisi kursi calon Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. "Maunya kita Balaikota DKI Jakarta atau Gedung Sate. Itu paling cocok untuk ...