Marak nya Kasus Mafia Tanah, Komisi II DPR Mengusulkan Bentuk Pansus Mafia Tanah

Jakarta - Artis Nirina Zubir menjadi korban kasus dugaan penggelapan tanah dan bangunan. Sekitar enam sertifikat tanah dan bangunan atas nama Nirina yang bertugas mengasuh orang tua Nirina Zubir, yaitu Riri Kasmita.

Atas kasus tersebut, Nirina mengaku mengalami kerugian atas kasus penggelapan tanah dan bangunan milik orang tuanya itu berkisar Rp17 miliar. Nirina mengungkapkan, total ada 6 aset berupa surat tanah yang telah digelapkan oleh Riri Khasmita. Rinciannya, dua aset berupa tanah kosong yang telah dijual dan empat aset tanah dan bangunan diagunkan ke bank.

Masalah yang menimpa Nirina merupakan sebagian kecil kasus mafia tanah yang terjadi di Indonesia. Bahkan sering kali kasus mafia tanah melibatkan pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut pihaknya akan mengusulkan kepada Pimpinan DPR untuk membentuk Pansus Mafia Tanah. Sebab keberadaan Panja tidaklah mencukupi untuk melakukan penelusuran secara holistik.

"Karena panja levelnya masih Komisi II DPR RI di mana objek pengawasannya hanya Kementerian ATR BPN. Kalau pansus tentu kita bisa melibatkan stakeholder dari lebih luas, seperti aparat penegak hukum dan seterusnya," ujar politikus Fraksi PDIP Perjuangan ini di Jakarta, Jumat (26/11).

Peneliti Ahli Utama Kebijakan Publik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syafuan Rozi Soebhan mengingatkan, kasus mafia tanah merupakan masalah yang berlangsung secara sistematis. Kasus seperti ini tidak hanya menimpa selebriti seperti Nirina Zubir, maupun Dino Patti Jalal, namun juga masyarakat umum lainnya.

"Sangat menjadi keprihatinan di masyarakat, duplikasi sertifikat terjadi di mana-mana," ujarnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai Menteri Sofjan Djalil gagal memilih pimpinan ATR/BPN di wilayah yang berintegritas. Sebab sejumlah kepala wilayah (kanwil) BPN malah turut menjadi bagian sindikat mafia tanah.

"Banyak sekali kecolongan-kecolongan di tubuh kementerian yang dipimpinnya," kata Trubus, kepada wartawan, Kamis (25/11).

Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Surya Tjandra mengungkapkan sebanyak 125 PNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang terlibat dalam kasus mafia tanah.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPR Mengatakan PNS Tak Boleh Terima Bansos Karena Masih Banyak Masyarakat Miskin Belum Kebagian

Jakarta -  Sebanyak 31 ribu aparatur sipil negara (ASN) terindikasi menerima dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Di antaranya ada anggota TNI-Polri yang turut menerima bantuan sosial tersebut. Aparatur sipil negara seharusnya tidak boleh menerima bantuan sosial. Banyak masyarakat miskin yang belum menerima bantuan. "Semestinya PNS tidak boleh menerima bansos. Masih banyak masyarakat miskin yang belum kebagian," ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Demokrat, Nanang Samodra, kepada wartawan, Jumat (19/11). Information Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) terus diperbaiki. Tetapi Nanang melihat proses pembenahan information bansos masih panjang. "Hal ini menunjukkan information DTKS yang secara terus menerus kita perbaiki itu masih belum valid. Masih panjang langkah yang diperlukan untuk membenahi data bansos," ujarnya. Nanang juga mendorong bantuan sosial kepada ASN dihentikan karena bukan penerima. Kemensos perlu mencabut information ASN yang menerima ban
Baca selengkapnya

Partai PDIP Mendorong Kepala Dearah Perkuat Peran Koperasi Demi Mensejaterahkan Rakyat

Jakarta -  PDI Perjuangan mendorong kader yang menjadi kepala daerah menguatkan peran koperasi demi kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, kepala daerah dari PDIP harus aktif mencari pendanaan untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui koperasi. Dengan pengembangan koperasi, masyarakat memiliki pilihan untuk tumbuh kesejahteraannya. "Kalau praktik dicari tentang bagaimana pelatihan-pelatihan ekonomi kerakyatan, itu sudah ribuan yang dilatih partai. Sekarang kami lihat spirit berdaulat di bidang pangan itu bergema kuat," kata Hasto dalam webinar digelar DPP PDIP yang turut dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada Senin (13/12). Hasto menuturkan, program Kementerian Koperasi sangat dinanti masyarakat khususnya di tengah pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo juga kerap menitipkan pesan kepada jajaran untuk mendorong ekonomi rakyat. "Karena amanat konstitusi sangat jelas. Bahwa prinsip keadilan sosial dalam sila kelima
Baca selengkapnya

Fenomena Misterius Berbentuk Spiral Mirip UFO Muncul di Langit Pasifik

Jakarta -  Langit masih menyimpan banyak misteri. Mulai dari keberadaan UFO, sampai fenomena aneh yang belum bisa dijelaskan oleh sains, terkecuali peristiwa yang terjadi di langit Kaledonia Baru dan Vanuatu di Pasifik Barat Daya sekitar pukul 6 sore waktu setempat (18/6) ini. Seorang saksi secara tak sengaja melihat dan memotret spiral misterius namun indah ini. Tampak membingungkan karena secara kasat mata, spiral tersebut berwarna abu-abu seperti bulan di langit. "Beberapa saksi di Yaté, Thio, La Tontouta dan Vanuatu melihat fenomena aneh ini," tulis Asosiasi Astronomi Kaledonia Baru (ACA) dalam posting-an Facebook mereka dikutip IFL Scientific research. Fenomena ini ternyata tak cuma terjadi sekarang saja. Pada tahun 2009 lalu, para Astronom juga pernah mencatat kejadian serupa di Norwegia. Spiral tersebut muncul selama 10 menit, bahkan lebih dramatis dari apa yang terjadi sekarang. "Kami tidak memiliki penjelasan, tetapi berdasarkan penelitian awal kami, satu-satuny
Baca selengkapnya