Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2021

Partai Gelombang Rakyat Atau Gelora Sangat Percaya Diri Bisa Menjadikan Jawa Barat Lumbung Suara

Jakarta -  Partai Gelombang Rakyat (Gelora) sesumbar bisa menjadi pemenang di Jawa Barat. Tidak hanya itu, mereka menargetkan provinsi berpenduduk lebih dari 50 juta jiwa tersebut sebagai basis suara secara nasional. Diketahui, partai Gelora yang dideklarasikan pada 10 November 2019 ini dibentuk oleh mantan pengurus Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ). Ketua umum dijabat oleh Anis Matta. Target tinggi menghadapi agenda politik beberapa tahun mendatang terungkap dalam rapat kerja wilayah (Rakorwil) Partai Gelora tingkat Jawa Barat. Acara itu word play here menjadi momen untuk konsolidasi terhadap kader. "Ini momen untuk mengkonsolidasikan ide besar dan narasi Partai Gelora kepada seluruh fungsionaris Jawa Barat. Ini penting karena sebagai partai baru kita harus kerja keras," kata Ketua DPW Gelora Indonesia Jawa Barat Haris Yuliana, Minggu (26/9). "Kita kupas sampai tuntas (strategi) bagaimana caranya menang. Jabar akan menjadi prioritas kemenangan Partai Gelora, kita akan m

Karena Biaya Politik Mahal, Korupsi Menjadi Salah Satu Dampaknya Kata Calon Hakim Agung

Jakarta -  Calon hakim agung Yohanes Priyana menyinggung masih terjadinya korupsi politik dalam sistem demokrasi di Indonesia sehingga berdampak pada biaya politik yang mahal. "Biaya politik di Indonesia mahal karena seorang untuk mengumpulkan dan menghimpun massa membutuhkan biaya," kata Yohanes dalam UIji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI , di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/9). Hal itu dikatakannya menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir yang menyinggung makalah Yohanes terkait korupsi politik. Adies mendalami makalah Yohanes tersebut dan menanyakan pandangan yang bersangkutan bagaimana mengatasi korupsi politik tersebut. Yohanes menilai karena biaya politik yang mahal tersebut menyebabkan seseorang yang ingin menjadi anggota legislatif maupun eksekutif harus memiliki persiapan dan kekuatan ekstra. Hal itu, menurut dia, menyebabkan para calon menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan maksud dan tuj

Partai Gerindra Targetkan Kemenangan di Jawa Barat Pada Pemilu 2024 Mendatang

Jawa Barat -  Partai Gerindra mengincar kemenangan Pemilu 2024 di Jawa Barat. Jika target tersebut terealisasi maka kemenangan itu akan mencatatkan rekor sebagai partai politik yang menang berturut-turut di Jabar. "DPD Partai Gerindra Jabar mengincar marginal 30 kursi di DPRD Jabar pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024," kata Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat (Jabar) Brigjen (Purn) Taufik Hidayat seusai membuka Acara Pendidikan Politik dan Rapat Konsolidasi Partai Gerindra Jabar di Kota Bandung, Minggu (12/9). Seperti dilansir Antara. Taufik mengingatkan, untuk mencapai target tersebut maka partai menyamakan visi misi dalam rapat koordinasi yang diikuti seluruh struktural dan DPC Partai Gerindra Jabar. Selanjutnya bakal calon di daerah yang punya kantong suara yang bagus, akan diambil sebagai caleg di tingkat provinsi. "Mungkin yang sudah dua tiga periode, kita ambil ke provinsi. Kita harapkan dari 15 dapil, very little masing-masing bisa mendapatkan dua kursi atau

KPU Menyebutkan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Pemilu 2024 Dimulai Pada Bulan April 2022

Jakarta -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) membeberkan rancangan atau usulan tahapan Pemilu 2024 pada Komisi II DPR RI. KPU menyatakan rancangan pendaftaran hingga verifikasi partai politik dimulai pada April 2022. "Persiapan pendaftaran dan parpol, kalau di dalam program kita, tahapan rancangan kita, itu dilaksanakan pada bulan April, dan Agustus 2022, Desember 2022 itu ada pendaftaran verifikasi dan penetapan parpol," kata Ketua KPU Ilham Saputra di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/9/2021). Sementara pendaftaran Parpol dimulai Agustus 2022 dan tahapan lanjutan Pemilu bergulir sepanjang tahun 2022. "Persiapannya bulan April, kemudian kira beginning untuk bulan Agustus, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan paprol. Kemudian juga harus kita tetapkan pembentukan PPK, PPLN, dan PPS, kemudian juga penyusunan usulan dapil DPRD tingkat II," katanya. Sementara di tahun 2023, Ilham menyebut akan semakin pada tahapan Pemilu 2024 salah satunya pencalonan Pilpres 2024 diusulk