sinformatics059

Jakarta -  Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai, revisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) masih terbuka untuk dilakukan. Selama ada political will dari semua pihak untuk melakukan revisi. "Selama ada political will semua bisa dilakukan," ujar Mardani kepada wartawan, Rabu (22/12). Politikus PKS ini mendukung DPR mendengar suara publik yang menginginkan adanya revisi UU Pemilu. "Saya mendukung DPR untuk mendengar suara publik. Sementara publik juga monggo menyuarakan sikapnya," ujar Mardani. Kata Mardani, revisi UU Pemilu masih bisa dilakukan. Menurutnya revisi ini masih memiliki waktu sebelum tahun 2022 berakhir. "Masih ada waktu sebelum 2022 berakhir," katanya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, DPR membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 untuk mengubah presidential limit (PT) atau ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya, DPR menampung aspirasi masyarakat terkait PT

Jakarta -  PDI Perjuangan mendorong kader yang menjadi kepala daerah menguatkan peran koperasi demi kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, kepala daerah dari PDIP harus aktif mencari pendanaan untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui koperasi. Dengan pengembangan koperasi, masyarakat memiliki pilihan untuk tumbuh kesejahteraannya. "Kalau praktik dicari tentang bagaimana pelatihan-pelatihan ekonomi kerakyatan, itu sudah ribuan yang dilatih partai. Sekarang kami lihat spirit berdaulat di bidang pangan itu bergema kuat," kata Hasto dalam webinar digelar DPP PDIP yang turut dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada Senin (13/12). Hasto menuturkan, program Kementerian Koperasi sangat dinanti masyarakat khususnya di tengah pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo juga kerap menitipkan pesan kepada jajaran untuk mendorong ekonomi rakyat. "Karena amanat konstitusi sangat jelas. Bahwa prinsip keadilan sosial dalam sila kelima

DIY -  PKS mempertimbangkan duet Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al-Jufri dengan Ridwan Kamil di Pilpres 2024. Salim tengah dipersiapkan PKS menjadi salah satu capres dari PKS. "Jika jalannya terbuka, maka tentu duet Dr Salim dengan Kang Emil menjadi salah satu alternatif yang potensial bagi kepemimpinan nasional di 2024 mendatang," kata Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi, Rabu (8/12). PKS juga menawarkan Ridwan Kamil bergabung. Dia meyakini, Ridwan Kamil dan PKS punya tujuan yang sama, yakni Indonesia yang lebih baik. "Terkait dengan Kang Emil yang sedang ingin bergabung dengan parpol, tentu kami siap menyambut dengan senang hati," ujar dia. PKS saat ini fokus mensosialisasikan Salim sebagai calon utama dalam pentas kepemimpinan politik nasional. Termasuk, menjalin penjajakan koalisi dengan partai lain menuju 2024. Selain itu, pihaknya mendukung bila bursa Capres 2024 diisi banyak tokoh.

Jakarta -  Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berencana akan bergabung dengan partai politik di tahun 2022 mendatang. Saat ini Ridwan Kamil sedang menimang-nimang akan bergabung dengan partai mana. "Saya sudah putuskan tahun depan akan masuk parpol. Warna yang mana apakah warna taplak ini (kuning), warna baju satpam (biru) atau hijab merah, saya belum tahu," kata pria akrab disapa Emil di Fisipol UGM , Kamis (2/12). "Yang pasti yang paling Pancasilais, saya akan di situ. Karena menurut saya Pancasila harga mati. Tidak boleh terlalu kiri, tidak boleh terlalu kanan. Politik jalan tengahlah yang saya pilih," imbuh Ridwan. Ridwan mengaku dirinya kerap dibully oleh kelompok kanan. Seringkali pula dirinya dibully oleh kelompok kiri. "Bagi saya yang di tengah. Ini kebutuhan hari ini. Merangkul yang terlalu kanan. Juga merangkul yang terlalu kiri," ungkap Ridwan. Ridwan membeberkan dirinya banyak belajar dari proses Pilkada yang dialaminya. Dari Pilkada ini, kata