Pembahasan Tahapan Pemilu 2024 Menunggu Anggota Baru KPU-Bawaslu Terpilih

Jakarta - Komisi II DPR RI akan menggelar rapat membahas tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Maret 2022. Rapat membahas tahapan itu akan dilakukan bersama anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru.

"Tahapan pemilu kita harapkan Komisioner KPU, Bawaslu yang baru terpilih sudah melakukan lanjutan pemaparannya pada bulan Maret 2022 setelah masa reses DPR-RI," ujar Junimart kepada wartawan, Selasa (25/1).

Saat ini tengah dalam proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu RI. Komisi II dalam waktu dekat akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Lebih lanjut, Junimart memberikan catatan, tahapan Pemilu harus dibahas dengan pertimbangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Ia mengusulkan, masa kampanye harus dipersingkat menjadi 50 hingga 75 hari.

"Untuk masa kampanye Pemilu, KPU menyampaikan usulan selama 120 hari. Saya memberi masukan dipersingkat lagi menjadi 50 sampai 75 hari saja mengingat pandemi dan dampaknya, masa pemulihan ekonomi dan antisipasi polarisasi gesekan antara para pendukung," ujarnya.

Komisi II telah menggelar rapat dengan penyelenggara dan pemerintah terkait jadwal. Kesimpulan rapat ini menetapkan hari pemungutan suara jatuh pada Rabu, 14 Februari 2024.

"Untuk penyelenggaraan pemungutan suara pemilu serentak, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu 14 Febaruari 2024," ujar Junimart.

Sementara itu, untuk pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024.

"Selanjutnya untuk penyelenggaraan Pilkada serentak itu dilakukan pada 27 November 2024," jelasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPR Mengatakan PNS Tak Boleh Terima Bansos Karena Masih Banyak Masyarakat Miskin Belum Kebagian

Jakarta -  Sebanyak 31 ribu aparatur sipil negara (ASN) terindikasi menerima dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Di antaranya ada anggota TNI-Polri yang turut menerima bantuan sosial tersebut. Aparatur sipil negara seharusnya tidak boleh menerima bantuan sosial. Banyak masyarakat miskin yang belum menerima bantuan. "Semestinya PNS tidak boleh menerima bansos. Masih banyak masyarakat miskin yang belum kebagian," ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Demokrat, Nanang Samodra, kepada wartawan, Jumat (19/11). Information Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) terus diperbaiki. Tetapi Nanang melihat proses pembenahan information bansos masih panjang. "Hal ini menunjukkan information DTKS yang secara terus menerus kita perbaiki itu masih belum valid. Masih panjang langkah yang diperlukan untuk membenahi data bansos," ujarnya. Nanang juga mendorong bantuan sosial kepada ASN dihentikan karena bukan penerima. Kemensos perlu mencabut information ASN yang menerima ban
Baca selengkapnya

Partai PDIP Mendorong Kepala Dearah Perkuat Peran Koperasi Demi Mensejaterahkan Rakyat

Jakarta -  PDI Perjuangan mendorong kader yang menjadi kepala daerah menguatkan peran koperasi demi kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, kepala daerah dari PDIP harus aktif mencari pendanaan untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui koperasi. Dengan pengembangan koperasi, masyarakat memiliki pilihan untuk tumbuh kesejahteraannya. "Kalau praktik dicari tentang bagaimana pelatihan-pelatihan ekonomi kerakyatan, itu sudah ribuan yang dilatih partai. Sekarang kami lihat spirit berdaulat di bidang pangan itu bergema kuat," kata Hasto dalam webinar digelar DPP PDIP yang turut dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada Senin (13/12). Hasto menuturkan, program Kementerian Koperasi sangat dinanti masyarakat khususnya di tengah pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo juga kerap menitipkan pesan kepada jajaran untuk mendorong ekonomi rakyat. "Karena amanat konstitusi sangat jelas. Bahwa prinsip keadilan sosial dalam sila kelima
Baca selengkapnya

Fenomena Misterius Berbentuk Spiral Mirip UFO Muncul di Langit Pasifik

Jakarta -  Langit masih menyimpan banyak misteri. Mulai dari keberadaan UFO, sampai fenomena aneh yang belum bisa dijelaskan oleh sains, terkecuali peristiwa yang terjadi di langit Kaledonia Baru dan Vanuatu di Pasifik Barat Daya sekitar pukul 6 sore waktu setempat (18/6) ini. Seorang saksi secara tak sengaja melihat dan memotret spiral misterius namun indah ini. Tampak membingungkan karena secara kasat mata, spiral tersebut berwarna abu-abu seperti bulan di langit. "Beberapa saksi di Yaté, Thio, La Tontouta dan Vanuatu melihat fenomena aneh ini," tulis Asosiasi Astronomi Kaledonia Baru (ACA) dalam posting-an Facebook mereka dikutip IFL Scientific research. Fenomena ini ternyata tak cuma terjadi sekarang saja. Pada tahun 2009 lalu, para Astronom juga pernah mencatat kejadian serupa di Norwegia. Spiral tersebut muncul selama 10 menit, bahkan lebih dramatis dari apa yang terjadi sekarang. "Kami tidak memiliki penjelasan, tetapi berdasarkan penelitian awal kami, satu-satuny
Baca selengkapnya